RENSTRA RSUD Klungkung Tahun 2014-2018

Rencana Strategis RSUD Klungkung Tahun 2014 - 2018

Undang-Undang Dasar 1945 dan Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menetapkan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia yang merupakan hak fundamental setiap warga.Dalam Undang-undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) juga dinyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, maka kesehatan bersama-sama dengan pendidikan dan peningkatan daya beli keluarga/masyarakat adalah tiga pilar utama untuk meningkatkan kualitas SDM dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia.

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan tindak lanjut dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini bertujuan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa sinergis dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah serta mempertimbangkan kondisi dan potensi yang dimiliki, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembanguan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa agar pelaksanaan pembangunan berjalan secara efektif dan efisien serta tepat sasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan yang meliputi Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah yaitu untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) denganmemperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Hal ini berarti bahwa, RPJMD sebagai salah satu dokumen sistem perencanaan pembangunan daerah harus sinergis dan berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan yang lebih tinggi yaitu dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP).

RJPMD selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan dibawahnya yaitu Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPABD) serta Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD). Acuan rinci dalam rangka proses penyusunan Renstra SKPD adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Rancangan RPJMD Kabupaten.

Sebagai SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD maka RSUD Kabupaten Klungkung juga wajib menyusun Rencana Strategi Bisnis Badan Layanan Umum Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 pada BAB XI pasal 69 ayat (1) yang berbunyi BLUD menyusun Renstra BLUD. Dalam penyusunan rencana capaian kinerja 5 (lima) tahunan tersebut juga harus dapat memproyeksikan capaian kinerja keuangan lima tahunan yang dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan Evaluasi Kinerja BLUD RSUD Kabupaten Klungkung yang akan dikonsolidasikan kedalam penyusunan RAPBD Kabupaten Klungkung. Oleh karena itu tujuan dan sasaran pembangunan/pengembangan/pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan permasalahan yang sinergis dengan Visi Kabupaten Klungkung dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan unggul yang akan berdampak terhadap derajat kesehatan masyarakat lingkup kabupaten, provinsi , maupun nasional.

Download Dokumen Selengkapnya...   


Statistik Pengunjung

Jejak Pendapat

Kontak Kami